1. Presiden RI

2. DPR RI

3. Ketua Panitia Hak Angket

4. Menteri ESDM RI

5. Meneg BUMN

6. Direktur Pertamina

 PT.Pertamina  sebagai BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeksploitasi dan mengelolah  seluruh potensi Minyak dan Gas  di Indonesia karena cadangan potensi Minyak dan Gas yang cukup besar. selaku Perusahaan Pemerintah,  PT. Pertamina seharusnya dapat mengelola Potensi ini demi ketersediaan BBM dan  kesejahteraan Rakyat Indonesia  Tetapi hal tersebut tidak dapat dicapai oleh PT Pertamina dalam pengelolahan Minyak dan Gas sehingga terjadi kelangkaan Bahan bakar minyak (BBM ) dan Gas secara Nasional sehingga menimbulkan keserehan ditengah masyarakat, untuk itu  kami dari LINGKARAN NURANI menyakatan sikap sebagai berikut :

1. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau kembali pemberian otoritas penuh kepada PT.pertamina sebagai pengelola potensi minyak dan gas.

2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia segera memberhentikan menteri ESDM , meneg BUMN dan direktur Utama PT. Pertamina (Persero) karena tidak serius menangani persoalan kelangkaan BBM.

3. Meminta kepada DPR RI ( Penitia Hak Angket ) untuk mengusut tuntas persoal kenaikan BBM

4. Akibat kelangkaan BBM dan Gas maka rakyat telah dijadikan korban dari ketidakseriusan dalam mengurus Potensi Minyak dan Gas di Indonesia

5. Pemerintah seharusnya menjadikan potensi Minyak dan Gas untuk kesejahteraan rakyat  

Demikian surat pernyataan ini dan apabila Presiden RI tidak mengindahkannya ,  maka kami  dari Lingkaran Nurani menyatakan mosi tidak percaya terhadap Presidan.

Jakarta, 15 Agustus 2008

Lingkaran Nurani

Direktur Energi Sumberdaya mineral

M.H. Adam

Tidak hanya kondisi memprihatinkan bangsa seperti di atas, hampir setiap hari kita lihat, Baik lewat media eletronik televisi, maupun media cetak. Para elite baik di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif saling bertikai dan saling menyalahkan. Parahnya lagi, tindakkan arogansi yang dilakukan selalu mengatasnamakan demi tegaknya supremasi hukum, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar perjuangan Republik ini.

Dengan melihat kondisi yang memprihatinkan seperti itu, lanjut pak Rachmad, maka LINGKARAN NURANI sebagai wadah organisasi yang salah satu perannya menyerap aspirasi dan kesulitan masyarakat bawah, termasuk mengatasi kendala di bidang hukum tersebut, mencoba memformulasikan pembentukan lembaga advokasi buat melindungi masyarakat yang membutuhkan, Lingkaran Nurani juga dalam kesempatan ini Menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dan para advocad yang bersedia berjuang bersama kami.

Dalam beberapa kasus yang Lingkaran Nurani tangani banyak sekali kami lihat masyarakat yang sudah tidak berdaya dan lemah malah menjadi bola, bisa dipermainkan kapanpun dan dimanapun, Dalam realiti kehidupan, manusia berusaha mengerahkan daya, tenaga dan juga fikirannya untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tapi disaat masyarakat focus untuk itu, banyak sekali pihak yang coba merampas hak-hak mereka, ini kan keterlaluan kata pak rachmad, dengan nada tinggi.

Dengan terbentuknya Lingkaran Nurani kata beliau, diharapkan di masa depan masyarakat kecil, tak lagi dihantui rasa takut terjerat hukum akibat kebijakan yang dijalankan. Dengan begitu, seluruh masyarakat akan bekerja dengan tenang dan meningkatkan kinerja dalam menghidupi keluarganya DocNMC.

Upaya Pemerintah mengusulkan perpanjangan program bantuan langsung tunai (BLT) selama enam bulan kepada DPR dengan alokasi anggaran Rp8 triliun adalah pembodohan untuk Rakyat.
Direktur Sosial Politik Lingkaran Nurani Bapak Abdullah Mansuri mengatakan kepada Nurani media center beberapa waktu lalu dikantornya, Pemerintah memperpanjang kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu justru tidak efektif, menurut abdullah mansuri masyarakat miskin sangat sedih merasakan dampak kenaikan BBM, tapi pembagian BLT tidak menjadi solusi.

Menurut beliau beberapa kasus pembagian BLT dibeberapa daerah harusnya menjadi pelajaran berharga untuk pemerintah, seperti dikelurahan Rangkah, Tambak Sari, Surabaya sebanyak 156 keluarga lebih, tidak mendapatkan jatah Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama. Dikelurahan rangkah sendiri total penerima BLT sebanyak 1004 keluarga. Dari jumlah ini 156 diantaranya tidak sesuai dengan kenyataan karena ada yang meninggal, termasuk orang kaya, juga ada yang sudah pindah rumah.
disisi lain menurut abdullah mansuri kebijakan ini sangat berdampak negatif pada prilaku dan karakter masyarakat, kebijakan ini menurut abdullah mansuri tidak untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat tetapi hanya bertujuan menaikkan citra (image) pemerintah dimata masyarakat.

sebenarnya masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, biaya hidup murah, dan keamanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bukan malah dimanjakan dengan BLT yang tidak masuk akal, kenapa saya bilang tidak masuk akal karena nilai nominal BLT yang diberikan sangat tidak sesuai dengan biaya kebutuhan dasar yang terus naik karna dampak kenaikan harga BBM. Doc NMC

PENYELUDUPAN MARAK DI JAMBI

Kamis 7 Agustus 2008, Jam: 19:20:00

 JAMBI (Pos Kota) – Barang impor selundupan makin menggila di wilayah Jambi.

Kendaraan bermotor, barang elektronik, sembako, khususnya gula dari Malaysia dan Singapura masuk ke Jambi melalui Tanjung Jabung Barat, sehingga uang ratusan miliar yang seharusnya masuk Kas Negara, hilang percuma

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif LSM Lingkaran Nurani, Arius Sapulete SE di Jakarta, Kamis. “Modusnya, penyelundup menggunakan nama dan alamat perusahaan fiktif.

Sebagian dari mereka kini tengah disidang. Namun sejauh ini belum membuat jera pelaku lainnya. Hakim harus berani menghukum berat penyelundup,” kata Arius yang telah mengirim Tim Lingkaran Nurani pimpinan Faisal Habibie SH ke Jambi.

Ditambahkannya, harga gula pasir di Malaysia Rp1.200/kg, sedangkan di Jambi harganya sekitar Rp6.000/kg.

Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung pada Mei 2008 lalu menggagalkan empat kali penyelundupan gula sebanyak 179,8 ton. “Pelaku menggunakan nama perusahaan fiktif guna mengelabui aparat Bea Cukai. Gula selundupan itu dalam kemasan 50 kg,” kata Faisal.

Arius mensinyalir, masih maraknya penyelundupan di Jambi karena tuntutan di tingkat kejaksaan meringankan penyelundup.

Jakarta: Puluhan warga Kecamatan Jambon, Sidoarjo, Jawa Timur menginap di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Mereka datang sejak sejak Ahad kemarin. Mereka berasal dari tiga desa yakni Desa Besuki, Desa Kedungdangkring dan Desa Penjarakan. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) atas APBN yang sudah disetujui pemerintah pada 1 April 2008, terkait dana senilai Rp 1,026 triliun untuk warga korban lumpur Sidoarjo. Perpres itu sangat penting bagi korban lumpur Sidoarjo karena mencakup dana Rp 1,026 triliun.

Sementara itu, Lingkaran Nurani sebagai tim advokasi warga mengatakan Menteri Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi pada 11 Juni 2008 lalu sudah menjanjikan akan mengucurkan dana ganti rugi tersebut dalam satu atau dua hari. Namun hingga kini, dana tersebut belum diterima warga. Warga berencama melanjutkan aksi ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa pagi, jika malam ini presiden belum juga menandatangani perpres itu.(FAH)